Jakarta, 15 Oktober 2026 – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan mengenai kabar pergantian Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikaitkan dengan penunjukan Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Sebelum pelantikan berlangsung, Listyo memilih tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai perubahan kepemimpinan lembaga tersebut. Ia meminta masyarakat menunggu kepastian resmi dari pemerintah terkait pejabat yang akan dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan ketika Listyo menghadiri agenda pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pergantian pimpinan BNPB menjadi perhatian karena berlangsung di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan serta berbagai tantangan kebencanaan nasional.

Bisnis.com

+1

Listyo Sigit menjelaskan bahwa dirinya baru menerima undangan untuk menghadiri pelantikan pejabat di Istana Negara. Ia mengaku belum memperoleh informasi terperinci mengenai nama maupun jabatan yang akan mengalami pergantian. Ketika dimintai tanggapan mengenai kemungkinan Kristomei Sianturi menjadi Kepala BNPB, Listyo tidak ingin mendahului keputusan Presiden. Ia menekankan pentingnya menunggu pengumuman resmi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Listyo memilih berhati-hati dalam menanggapi isu perubahan struktur kepemimpinan pemerintahan.

Pertanyaan mengenai pergantian Kepala BNPB juga dikaitkan dengan kondisi penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pergantian pimpinan lembaga kebencanaan di tengah situasi tersebut memunculkan perhatian terhadap kesinambungan program penanggulangan bencana. Namun, Listyo tidak memberikan penilaian mengenai urgensi pergantian pejabat sebelum memperoleh kepastian keputusan pemerintah. Ia juga belum menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan evaluasi terhadap kepemimpinan BNPB sebelumnya. Menurutnya, kejelasan mengenai pejabat yang dilantik menjadi hal utama sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.

Kepastian mengenai pergantian Kepala BNPB akhirnya diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Kristomei Sianturi di Istana Negara pada Kamis sore. Kristomei resmi menggantikan Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang sebelumnya memimpin lembaga tersebut. Pengangkatan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Prosesi pelantikan dilakukan bersamaan dengan pengangkatan sejumlah pejabat lain di lingkungan pemerintahan. Dengan keputusan tersebut, Kristomei memperoleh tanggung jawab memimpin koordinasi penanggulangan bencana nasional.

detiknews

+1

Kristomei Sianturi merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang memiliki pengalaman dalam berbagai jabatan militer. Sebelum dipercaya memimpin BNPB, ia menjabat Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten. Kristomei juga pernah mengemban tugas sebagai Kepala Pusat Penerangan TNI yang berkaitan dengan komunikasi dan penyampaian informasi kelembagaan. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari latar belakang kepemimpinannya sebelum mendapatkan penugasan di lembaga penanggulangan bencana. Dalam jabatan barunya, Kristomei dihadapkan pada kebutuhan koordinasi lintas instansi yang memiliki karakter berbeda dengan organisasi militer.

BNPB merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan penanggulangan bencana di Indonesia. Tugasnya mencakup dukungan terhadap upaya pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan wilayah terdampak bencana. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki berbagai potensi bencana alam menuntut kesiapan organisasi dalam menghadapi situasi darurat. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran hutan, dan berbagai bencana lainnya membutuhkan penanganan yang cepat serta terkoordinasi. Karena itu, pergantian kepemimpinan di BNPB perlu diikuti dengan kesinambungan pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain menghadapi tantangan kebencanaan, kepemimpinan baru BNPB juga mendapat perhatian terkait persoalan tata kelola internal lembaga. Kristomei menyatakan akan melakukan konsolidasi dan pembenahan organisasi setelah resmi menjabat sebagai Kepala BNPB. Ia juga menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kristomei menyampaikan bahwa lembaganya tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari komitmen awalnya untuk memperkuat pengelolaan organisasi dan menjaga pelaksanaan tugas kelembagaan.

detiknews

Pergantian Kepala BNPB turut menjadi bagian dari rangkaian penataan pejabat pemerintahan yang dilakukan Presiden Prabowo pada Oktober 2026. Dalam agenda yang sama, pemerintah juga mengangkat sejumlah wakil menteri dan pimpinan lembaga negara lainnya. Perubahan struktur kepemimpinan tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintahan sesuai bidang tugas masing-masing. Namun, efektivitas pergantian pejabat tetap perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan kebijakan dan hasil kerja setelah pelantikan. Khusus bagi BNPB, keberhasilan kepemimpinan baru akan berkaitan erat dengan kesiapan menghadapi bencana serta kemampuan memperkuat koordinasi antarlembaga.

Tanggapan Listyo Sigit mengenai isu pergantian Kepala BNPB memperlihatkan pentingnya menunggu kepastian resmi sebelum menyimpulkan perubahan jabatan di lingkungan pemerintahan. Pernyataannya disampaikan ketika penunjukan Kristomei Sianturi masih menjadi pembicaraan menjelang pelantikan di Istana Negara. Setelah Presiden Prabowo menetapkan pengangkatan tersebut, Kristomei resmi mengemban tanggung jawab sebagai Kepala BNPB yang baru. Perhatian kini tertuju pada langkah pembenahan internal, peningkatan kesiapsiagaan, serta keberlanjutan penanganan bencana di berbagai daerah. Pemerintah diharapkan memastikan pergantian kepemimpinan tersebut tidak menghambat pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi risiko bencana.