Jakarta, 20 Mei 2026 – Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto terkait pengaturan ekspor sumber daya alam melalui peraturan pemerintah terbaru. Dukungan tersebut disampaikan dengan catatan penting bahwa pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan. Menurut legislator PKB, pengelolaan sumber daya alam memiliki dampak besar terhadap ekonomi nasional sehingga pengawasannya perlu diperketat.

Kebijakan ekspor sumber daya alam yang sedang disiapkan pemerintah disebut bertujuan memperkuat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, serta menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah ingin memastikan kekayaan alam Indonesia tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan industri domestik dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, regulasi baru terkait ekspor SDA dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.

Meski mendukung arah kebijakan tersebut, PKB mengingatkan bahwa sektor sumber daya alam selama ini sering menjadi area rawan praktik korupsi dan permainan kepentingan. Pengawasan terhadap izin ekspor, tata niaga komoditas, hingga distribusi keuntungan dinilai harus dilakukan secara ketat agar manfaat sumber daya alam benar-benar dirasakan masyarakat luas. Legislator juga meminta pemerintah melibatkan lembaga pengawas dan memperkuat sistem transparansi untuk mencegah munculnya mafia komoditas atau praktik penyalahgunaan wewenang di lapangan.

Para pengamat ekonomi menilai penguatan hilirisasi dan pengaturan ekspor SDA memang dapat menjadi langkah strategis bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Dengan meningkatkan pengolahan di dalam negeri, Indonesia dinilai berpeluang memperoleh nilai tambah lebih besar dari komoditas seperti mineral, batu bara, kelapa sawit, dan hasil alam lainnya. Namun keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kepastian hukum, dan kemampuan pemerintah menjaga iklim investasi tetap sehat.

Dukungan PKB terhadap kebijakan ekspor SDA pemerintah menunjukkan adanya perhatian politik terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih terarah dan berkelanjutan. Publik kini menunggu bagaimana aturan tersebut akan diterapkan di lapangan dan sejauh mana pemerintah mampu menjaga pelaksanaannya tetap bersih dari praktik korupsi. Di tengah besarnya potensi kekayaan alam Indonesia, tata kelola yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi kunci agar sumber daya nasional benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.