Jakarta, 26 Mei 2026 – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk meminta pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua dilakukan dengan mengedepankan prinsip 5T guna memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Prinsip tersebut meliputi tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas dalam setiap pelaksanaan program pembangunan di wilayah Papua. Pemerintah menilai pengelolaan dana otsus yang efektif menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kualitas pelayanan publik di berbagai sektor strategis. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan dan efektivitas penggunaan dana otsus yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama percepatan pembangunan Papua. Selain pembangunan infrastruktur, dana tersebut juga diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut Ribka, pengelolaan dana otsus harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat daerah terpencil. Pemerintah daerah di Papua diharapkan mampu menyusun program yang sesuai kebutuhan masyarakat lokal dan tidak hanya berfokus pada proyek jangka pendek semata. Ia menegaskan bahwa dana otsus merupakan bentuk perhatian negara dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh sebab itu, seluruh pihak diminta menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan program agar anggaran yang disalurkan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun penyalahgunaan. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dianggap penting untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Pengamat kebijakan publik menilai penerapan prinsip 5T dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di Papua yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, evaluasi penggunaan dana otsus kerap menjadi perhatian karena dinilai belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Papua. Sejumlah daerah masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar meski dana otsus terus dikucurkan setiap tahun. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat dianggap menjadi kunci agar program-program pemerintah memberikan dampak jangka panjang. Pengawasan yang kuat serta keterlibatan masyarakat lokal juga dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendorong percepatan pembangunan Papua melalui berbagai program prioritas nasional yang terintegrasi dengan kebijakan otonomi khusus. Selain pembangunan fisik, perhatian juga diarahkan pada pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan anak muda Papua, serta pemberdayaan masyarakat adat di berbagai wilayah. Pemerintah berharap dana otsus dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat stabilitas sosial di Papua. Sejumlah program berbasis komunitas juga mulai diperluas agar masyarakat memiliki peran lebih aktif dalam menentukan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan lembaga lokal dipandang penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Wamendagri Ribka menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana otsus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang diserap, tetapi juga dari dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat Papua. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar penggunaan dana berjalan efektif dan sesuai tujuan utama otonomi khusus. Dengan penerapan prinsip 5T, pemerintah berharap pembangunan di Papua dapat berlangsung lebih merata, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di berbagai daerah. Penguatan tata kelola anggaran juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Ke depan, Papua diharapkan dapat berkembang lebih cepat melalui pemanfaatan dana otsus yang tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.